KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sultra pada Selasa, 8 Juli 2025 di Swiss-Belhotel Kendari.
Kegiatan tersebut Dengan Mengusung tema: “Pemanfaatan Data dan Informasi IDSD dalam Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti untuk Menguatkan Daya Saing Berdasarkan Keunggulan Daerah”,
kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, para pejabat OPD lingkup Pemprov, dan perwakilan kabupaten/kota se-Sultra.
Dalam sambutannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa data bukan sekadar pelengkap laporan, melainkan penentu arah pembangunan. Ia mengingatkan bahwa meski sistem otonomi daerah memberikan ruang gerak, pemerintah provinsi memiliki peran vital dalam memfasilitasi dan memperkuat kinerja kabupaten/kota.
“Brida jangan hanya berpikir untuk provinsi. Tugas kalian juga mendorong kabupaten/kota agar lebih siap dan berdaya saing. Kita ini perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” tegas Hugua.
Lebih lanjut, Hugua menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah kini dinilai secara nasional melalui tiga indikator utama:
1. MCP (Monitoring Center for Prevention) – dari KPK, untuk pengawasan korupsi.
2. LAKIP – dari KemenPAN-RB, untuk menilai tata kelola pemerintahan.
3. IDSD – yang mencerminkan produktifitas ekonomi daerah.
Wagub Hugua tak menutup mata terhadap capaian yang masih belum maksimal, termasuk turunnya skor LAKIP Sultra dari B ke C. Menurutnya, hal itu harus menjadi alarm untuk semua pihak.
“Kalau IDSD kita rendah, lalu untuk apa APBD Rp4,7 triliun itu? Karena IDSD itu cerminan produktivitas masyarakat — dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga sektor pariwisata,” ujarnya kritis.
Ia mengapresiasi kenaikan skor IDSD Sultra dari 3,36 menjadi 3,46, namun menyatakan capaian itu belum cukup. Menurutnya, daerah harus terus bergerak ke arah peningkatan daya saing yang nyata dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Brida Sultra, Dra. Hj. Isma, M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa metode pengukuran IDSD kini telah berubah sejak Balitbang diintegrasikan ke dalam BRIN.
“Pengukuran sekarang dilakukan secara nasional oleh BRIN, sesuai Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. IDSD kini jadi instrumen penting dalam evaluasi pembangunan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti,” ungkap Isma.
Isma juga menyampaikan tiga tujuan utama sosialisasi ini:
1. Menguatkan perencanaan berbasis bukti melalui data IDSD.
2. Meningkatkan skor IDSD, terutama pada pilar-pilar yang masih rendah.
3. Menyampaikan hasil analisis data secara efektif kepada para pemangku kepentingan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis membangun sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga riset untuk mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Brida menegaskan komitmennya untuk mendorong penggunaan data sebagai dasar dalam setiap kebijakan pembangunan, demi hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. (ADV)
