Oleh: Kahar Musakkar, S. Hum,. M. Sos
SULTRA – Pendidikan dan kebudayaan adalah dua entitas yang tak terpisahkan dalam membentuk watak bangsa. Keduanya bukan hanya alat untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, tapi juga fondasi utama dalam membangun identitas kolektif yang berakar pada nilai-nilai lokal. Sayangnya, dalam praktik pemerintahan hari ini, baik di tingkat nasional maupun daerah pendidikan dan kebudayaan cenderung diperlakukan sebagai program pelengkap, bukan prioritas utama pembangunan.
Saya menulis opini ini bukan dari balik meja kekuasaan atau kenyamanan birokrasi, melainkan dari pengalaman sebagai anak daerah yang menempuh pendidikan dari pelosok Maginti, menyeberang ke Kabaena, dan akhirnya menuntaskan pendidikan tinggi di Universitas Halu Oleo. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ketimpangan akses pendidikan menjadi jurang yang dalam antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di banyak tempat di Sulawesi Tenggara, sekolah-sekolah masih berdiri seadanya, guru-guru mengajar dengan gaji minim dan fasilitas terbatas, sementara anak-anak belajar dalam kondisi yang tidak memungkinkan.
Di saat yang sama, pemerintah daerah tampak lebih tertarik menonjolkan pembangunan fisik yang mudah dijual dalam laporan dan seremoni. Pembangunan sekolah identik dengan pembangunan gedung, bukan perbaikan mutu pengajaran. Perhatian terhadap literasi, pelatihan guru, atau penguatan konten lokal dalam kurikulum justru sering diabaikan. Bahkan Perda-perda tentang literasi dan perpustakaan seringkali hanya berhenti pada tataran simbolik. Ini adalah bentuk kelalaian struktural.
Lebih menyedihkan lagi adalah nasib kebudayaan lokal. Pemerintah hanya menghidupkan budaya saat festival atau perayaan seremonial. Tarian, musik, dan pakaian adat ditampilkan sekadar hiburan, bukan sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Bahasa-bahasa daerah perlahan menghilang dari percakapan generasi muda, dan tak ada kebijakan pendidikan yang serius untuk melestarikannya. Ini bukan sekadar kehilangan artefak budaya, melainkan kehilangan jati diri.
Sebagai alumni Ilmu Sejarah dan Kajian Budaya, saya sangat memahami bahwa sejarah dan budaya bukan hanya cerita masa lalu, tapi cermin arah masa depan. Negara-negara maju menjaga kebudayaannya sebagai sumber kekuatan dan kebanggaan nasional. Sementara kita, yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal, justru membiarkannya memudar tanpa proteksi. Pemerintah daerah semestinya menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan, bukan sebagai pajangan proyek pariwisata.
Pemerintah harus mulai mengubah paradigma pembangunan. Tidak ada artinya membangun jalan mulus jika manusianya kehilangan arah. Tidak ada gunanya membangun kantor mewah jika guru dan siswa berjuang di ruang-ruang kelas yang nyaris ambruk. Investasi terbesar bangsa ini adalah manusianya—dan itu hanya bisa dibangun lewat pendidikan yang kuat dan budaya yang hidup.
Saya menyerukan kepada pemerintah, khususnya di Sulawesi Tenggara, agar tidak terus-menerus terjebak dalam politik pencitraan. Mulailah mendengarkan suara-suara dari daerah terpencil. Libatkan para pendidik, budayawan, peneliti, dan komunitas akar rumput dalam merumuskan kebijakan. Jangan hanya datang saat kampanye atau saat meresmikan proyek. Datanglah ketika rakyat membutuhkan pengetahuan, pengakuan, dan perlindungan terhadap budaya mereka.
Sebagai rakyat biasa yang dibentuk oleh sejarah dan nilai-nilai lokal, saya percaya bahwa perubahan tidak akan lahir dari kemewahan birokrasi, tetapi dari kesadaran kolektif untuk membangun manusia seutuhnya yang terdidik, berbudaya, dan berdaulat di tanahnya sendiri.
Jika pemerintah terus abai, maka yang kita wariskan bukanlah kemajuan, tetapi kehampaan: generasi yang cerdas secara teknologi tapi asing terhadap akar budayanya sendiri.