KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Sulawesi Tenggara, Yusrianto, menerima kunjungan sejumlah dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Pertemuan berlangsung di Kantor DPD HNSI Sultra pada akhir pekan ini.
Kunjungan ini menjadi ajang diskusi konstruktif yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi para nelayan di Sultra, khususnya terkait praktik penangkapan ikan serta hambatan-hambatan teknis dan kebijakan yang kerap mereka temui di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari teman-teman akademisi UHO. Ini merupakan bentuk sinergi antara HNSI dan kalangan kampus dalam mencari solusi nyata terhadap problematika yang dihadapi nelayan,” ujar Yusrianto. Minggu, 20 Juli 2025.
Dalam diskusi tersebut, para dosen UHO turut mendengarkan langsung masukan dari pengurus DPD HNSI dan perwakilan nelayan. Mereka menyampaikan beragam tantangan mulai dari kendala operasional hingga persoalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan ikan di perairan Sulawesi Tenggara.
Yusrianto juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada masyarakat pesisir dan nelayan. Ia menyatakan perlunya pemerintah daerah menghadirkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Nelayan, dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah Sulawesi Tenggara yang 70 persen merupakan lautan dan hanya 30 persen daratan.
“Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sultra, semuanya memiliki wilayah laut kecuali Kabupaten Kolaka Timur. Maka sudah seharusnya ada Perda khusus yang mengatur dan memberdayakan masyarakat pesisir serta pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berkeadilan,” tegasnya.
Yusrianto berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan kajian akademik yang menghasilkan rekomendasi ilmiah, bahkan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan.
“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut. Akademisi memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pengelolaan perikanan yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjamin masa depan nelayan,” pungkasnya.
Laporan : KM
