SULTRA, KONAWE UTARA – Rencana paskatambang diidentik dengan pemulihan lingkungan. Faktanya, tidak sesederhana itu. Perusahaan bukan hanya berkewajiban mengembalikan fungsi ekologis hutan, namun juga pada aspek sosial ekonomi dan budaya secara holistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Konawe Utara H. Ikbar S.H., M.H. melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Konawe Utara Ir. La Ode Muhaimin, S.T., M.P.W. dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Pasca Tambang (RPT) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) oleh PT Bumi Nikel Nusantara di aula Swissbel Hotel Kendari, Selasa (24/6/2025).
Kepala Bapperida Konut La Ode Muhaimin, mengapresiasi PT Bumi Nikel Nusantara yang telah melibatkan publik dalam proses perencanaan pasca tambang dan pemberdayaan masyarakat.
“Ini sejalan dengan semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan,” kata La Ode Muhaimin.
Kegiatan pertambangan, kata dia, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Atas dasar itu, penyusunan RPT dan RIPPM, harus benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik.
“Kehadiran perusahaan di daerah, harus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, tidak hanya selama kegiatan tambang berlangsung, tetapi juga setelahnya,” ujar alumni Universitas Islam Bandung itu.
Pemda Konut berharap dalam penyusunan RPT, PT Bumi Nikel Nusantara dapat memberikan komitmen yang kuat terhadap pemulihan lahan dan lingkungan. Sementara dalam RIPPM, pihaknya mendorong perusahaan menyusun program yang menjawab kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pelatihan keterampilan, maupun pemberdayaan perempuan dan pemuda.
“Misalnya pada aspek ekonomi, perusahaan bersama masyarakat mengembangkan beragam potensi ekonomi. Sehingga ketika perusahaan tak lagi beroperasi, masyarakat yang awalnya kehidupan ekonomi mereka bergantung pada perusahaan, tetap berdaya,” jelas La Ode Muhaimin.
La Ode Muhaimin menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsultasi publik seperti ini adalah wadah yang sangat penting untuk menjaring aspirasi, masukan, dan harapan semua pihak.
“Sinergi dengan Pemda sangat esensial. Khususnya pada aspek RIPPM. Kami memiliki data terkait masalah daerah, misalnya pada aspek kemiskinan, kesehatan, dan data penting lainnya untuk optimalisasi rencana program perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat paskatambang,” tegas Magister dari Universitas Halu Oleo ini.
La Ode Muhaimin menambahkan, dalam konsultasi paskatambang oleh PT BNN ini, agar semua peserta aktif memberikan masukan yang konstruktif demi penyusunan dokumen yang kredibel dan aplikatif.
“Saya berharap konsultasi publik ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan dokumen RPT dan RIPPM bukan hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi rencana aksi nyata yang membawa manfaat jangka panjang bagi Konawe Utara dan masyarakatnya,” tandas La Ode Muhaimin.
Diketahui dalam kegiatan konsultasi paskatambang oleh PT BNN, turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Konawe Utara, General Manager PT BNN didampingi KTT dan Wakil KTT, Dinas PTSP Konawe Utara, Camat Andowia, Kepala Desa Puuwonua dan Kepala Desa Puusuli.
Laporan : Redaksi
