Example 728x250
BeritaDaerah

Ketua BRPN Butur : Pejabat Yang Baik Harus Menjadikan Kritik Sebagai Masukan

548
×

Ketua BRPN Butur : Pejabat Yang Baik Harus Menjadikan Kritik Sebagai Masukan

Sebarkan artikel ini

BUTUR, SULTRA – Ketua Barisan Relawan Prabowo Nusantara (BRPN) Kabupaten Buton Utara (Butur), Laode Yus Asman meminta Bupati dan Wakil Bupati Butur untuk menekan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak bersikap anti-kritik.

Hal ini disampaikannya setelah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Butur dikabarkan telah melaporkan seorang pengguna Facebook, Laode Andri, yang mengkritik fasilitas rumah sakit yang dinilai kurang memadai.

Asman menegaskan bahwa pejabat seharusnya lahir untuk melayani rakyat, bukan menekan kritik yang membangun.

Ia juga berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Butur menanggapi serius persoalan ini, mengingat masyarakat telah memberikan kepercayaan untuk memimpin daerah.

Menurut Asman, Pejabat publik seharusnya siap menerima kritik, karena mereka bekerja untuk rakyat. Jika ada yang tidak siap dikritik, sebaiknya memang tidak menjabat.

“Kritik dari masyarakat itu penting untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan. Justru pejabat yang baik harus bisa menjadikannya sebagai masukan demi pelayanan yang lebih baik,” ucap Asman

Dalam kasus ini, seharusnya Direktur RSUD lebih fokus pada peningkatan fasilitas dan layanan, bukan malah sibuk melaporkan kritik.

Semoga ke depan, pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Butur ini lebih tegas dalam menanamkan budaya transparansi dan keterbukaan terhadap kritik.

“Yang diperlukan adalah kerja nyata dan inovasi, bukan reaksi emosional terhadap kritik yang wajar,” terang Asman

Asman mencurigai adanya sesuatu yang disembunyikan di RSUD Butur semakin menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan fasilitas publik.

Kata dia, Jika kritik terhadap fasilitas yang kurang memadai justru direspons dengan tindakan hukum, maka wajar jika muncul dugaan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran atau pengadaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Maka dengan itu kami meminta pihak yang berwenang untuk lakukan audit terkait pengolaan anggaran atau pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit,” tegasnya

Hal itu, kata dia untuk memastikan bahwa pengadaan fasilitas kesehatan di RSUD Butur berjalan sesuai prosedur dan tidak ada penyimpangan.

“Jika memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya pihak rumah sakit tidak perlu khawatir terhadap kritik atau audit yang transparan,” bebernya.

Langkah selanjutnya bergantung pada respons pemerin daerah dan pihak terkait dalam menyikapi desakan ini.

“Jika benar-benar ingin membangun kepercayaan masyarakat, maka transparansi dan keterbukaan terhadap kritik harus diutamakan,” tutup Asman.

Laporan: Redaksi