LIPUTAN6SULTRA.COM.Wakatobi– Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menyambangi Kabupaten Wakatobi.
Meski baru kabar simpang siur, Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) menolak kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut, hal ini disampaikan aktivis sekaligus pendiri KPJ, Emen Lahuda.
Menurutnya, Jokowi bisa menginjakan kaki di tanah adat Wakatobi terkecuali mampu menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia.
“Seperti janjinya pada masa kampanye, dia (Jokowi) mengucap janji berulang untuk menuntaskan kasus-kasus itu, melindungi kebebasan berpendapat, hak beragama, dan hak mendapat rasa aman setiap Hari HAM Internasional,” tutur Emen Lahuda, Jum’at (04/02/2022)
Namun kenyataannya, sambung Emen, tak seperti janji yang terucap.
“Lagi-lagi, Jokowi tak berkomitmen atas apa yang diucapkan. Bahkan daftar panjang pelanggaran kasus HAM terus terjadi di tanah air,” jelasnya.
Baginya Wakatobi yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, adat istiadat, moralitas, dan pertanggungjawaban, tak bisa dinodai dengan langkah kaki para pembohong.
“Tanah yang elok dengan sejuta keindahan alam, dikenal di seluruh dunia bahwa jantung segitiga karang dunia ada di Wakatobi. Pulanya dan hamparan pasir putih yang membuat mata terpukau tanpa syarat. Jangan sekali-kali mengotori tanah ini dengan janji bual bapak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Emen juga menyinggung masalah kasus meninggalnya mahasiswa Randy dan Yusuf di Kendari Sulawesi Tenggara yang mati tertembak karena ulah aparat yang dinilai tak berujung.
Bahkan, sambungnya, dalang dari penembakan Randy dan Yusuf belum diketahui sosoknya.
“Itu hanya segelintir saja dari rentetan peristiwa yang ada di tanah air, bahkan terkadang terselubung tak diketahui publik. Dua periode berjalan, tetap saja pelanggaran HAM masih merajalela di bangsa ini,” terangnya.
“Kasus-kasus yang hanya seakan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang mengalami,” jelasnya.
Nantinya, KPJ akan menggelar prakondisi demonstrasi penolakan kedatangan Jokowi di Bandara Matahora Wakatobi dalam waktu dekat ini.
“Jadi dengan tegas, kami menolak kedatangan Jokowi sebelum menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia,” pungkasnya
Laporan : Sumardin
