KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Sultra, khususnya terkait desain strategi dan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Pemeriksaan tersebut mencakup Tahun Anggaran 2020 hingga Semester I Tahun 2025 dan difokuskan pada efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, Kendari, Senin (23/2/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Pemeriksa BPK atas pelaksanaan tugas yang profesional, independen, dan objektif. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan kinerja bukan semata-mata penilaian administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“BPK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan. Rekomendasi yang diberikan menjadi landasan penting bagi perbaikan berkelanjutan,” ujar Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekda.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut tersebut akan dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Ketahanan pangan, menurutnya, merupakan isu strategis yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desain kebijakan dan implementasi program di sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta distribusi pangan harus dirancang secara terintegrasi dan berbasis data yang akurat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun kemandirian pangan daerah. Evaluasi dari BPK diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan capaian indikator ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara.
“Melalui hasil pemeriksaan ini, kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah semakin meningkatkan disiplin kinerja, memperbaiki tata kelola, dan memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sultra, jajaran pejabat BPK RI Perwakilan Sultra, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan ini, Pemprov Sultra berkomitmen menjadikannya sebagai pijakan dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
Laporan : Jaldin
