SULTRA ,LIPUTAN6SULTRA.Com- Lambannya penyelesaian penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Raha Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Menjadi Sorotan aktivis yang ada diSultra tidak lain halnya dugaan Korupsi di Tubuh PUPR Mubar menjadi Pertanyaan Besar kepala kejaksaan agung Republik Indonesia untuk monitoring dan mengevaluasi kinerja kepala kejaksaan negeri Raha Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik. Paparnya”
Marwan Menyebutkan Karena sudah cukup lama kasus dugaan korupsi sarana penyediaan air minum atau SPAM kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2021 mengendap di meja penyidik pidana khusus (PIDSUS) kejaksaan negeri Raha provinsi Sulawesi tenggara, tanpa alasan yang jelas dan tertutup rapat dan tidak ada publikasi dimedia sudah sampai dimana kelanjutan kasus tersebut, apakah sudah tahap penyidikan ataukah masih tahap penyelidikan.? Wallahu alam hanya penyidik yang tahu. Karena kasus dugaan korupsi sarana penyediaan air minum atau SPAM delapan (8) delapan desa di kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp. 4.745.000.000. Ujarnya”
“Seharusnya pihak penyidik maupun humas kejaksaan negeri Raha Provinsi Sulawesi Tenggara mempublikasikan perkembangan setiap perkara di kejaksaan negeri provinsi Sulawesi Tenggara agar kinerja kejaksaan negeri Raha dapat dipercaya oleh publik dan sesuai dengan simbol bahwa transparansi dan akuntabel demi terwujudnya hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu. Yang menjadi pertanyaan besar buat saya adalah kenapa pihak penyidik kejaksaan negeri Raha Provinsi Sulawesi Tenggara seolah – olah ada indikasi menyembunyikan sesuatu dari kasus dugaan korupsi pekerjaan sarana penyediaan air minum atau SPAM delapan (8) desa kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2021 tersebut ataukah ada dugaan main mata,?. Mari kita nantikan update terbaru dari penyidik kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, berani nggak menetapkan tersangka ataukah hanya gertak sambal doang.?, ataukah hanya menakuti – nakuti saja para terperiksa.?.
Lanjut, Jika memang pihak kejaksaan Negeri Raha Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dugaan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) silahkan dilakukan upaya pemberhentian perkara agar status kasusnya jelas dan tidak menjadi pertanyaan besar bagi publik maupun pelapor dalam kasus ini. Saya sebagai advokat dan penggiat anti korupsi di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berpikir negatif terhadap kinerja penyidik kejaksaan negeri Raha Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan secara khusus lagi kinerja kepala kejaksaan negeri Raha provinsi Sulawesi Tenggara, karena sampai saat ini belum ada tanda – tanda publikasi penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan sarana penyediaan air minum atau SPAM delapan (8) desa kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2021. ” Ungkap MAWAN sapaan akrabnya sehari – hari yang selalu fenomenal dalam memberikan komentar dimedia terkait kasus dugaan korupsi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Keterangan Gambar
“Secara tegas saya mendesak Kepala kejaksaan negeri Raha untuk melakukan pemanggilan terhadap oknum-oknum terkait pekerjaan sarana penyediaan air minum atau SPAM delapan (8) desa tersebut yakni para kontraktor, mantan bendahara dinas PUPR kabupaten Buton Utara inisial LN, mantan Kabid sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) bidang cipta karya saudara zalman, S.T., M.T untuk mempertanggungjawabkan kasus pekerjaan SPAM yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pintanya”
Laporan : Tim Redaksi
