Example 728x250
Example 728x250
BeritaPendidikan

Di isukan Lakukan Pungli Begini Jawaban Dinas Pendidikan Muna Barat

×

Di isukan Lakukan Pungli Begini Jawaban Dinas Pendidikan Muna Barat

Sebarkan artikel ini

LIPUTAN6SULTRA.COM | – Isu miring terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) dijawab tegas oleh Kepala Dikbud Mubar, Jamuddin.

Jamuddin memastikan, tidak ada pungutan liar (Pungli) di lingkungan kerjanya. Bahkan, ia sudah melakukan investigasi untuk mencari kebenaran informasi soal Pungli yang belakangan dituduhkannya.

“Saya pastikan isu miring terkait pungutan liar (pungli) dikantornya tidak ada. Tidak ada sama sekali yang namanya pungli di sini,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jamuddin dikantornya, Senin (6/6/2022).

Kata dia, terkait isu pungli yang beredar seperti gaji 10 persen dipotong, THR dipotong dan bahkan pengambilan beras dari Bulog yang dikumpul di Dikbud Mubar, harus membayar uang keamanan sebesar Rp3 ribu. Semua tidak benar, sebab gaji dan THR guru-guru ini langsung ditransferkan langsung ke masing-masing rekeningnya.

“Pungli beras untuk uang keamanan Rp3 ribu itu, tidak ada. Saya tidak mau rusakkan nama baikku hanya karena uang tersebut,” jelasnya.

Untuk memastikan isu dugaan pungli ini, kata Jamuddin, ia sudah memanggil seluruh bawahannya dan tidak ada yang melakukan pungli. Belum lama ini juga, ia melakukan rapat bersama para kepala sekolah terkait pemotongan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Setelah saya tanya sekretaris, kepala bidang, kepala seksi dan staf tidak ada yang melakukan pungli selama ini. Jadi, isu yang beredar terkait pemotongan gaji, THR dan beras semua itu tidak benar atau Hoax,” tegasnya.

Dijelaskan, terkait pemotongan satu persen untuk Jaminan Kesehatan Nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/471/SJ
tentang pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah.

Berdasarkan SE tersebut, kata Jamuddin, tertuang pada poin 2 huruf a yakni iuran sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan, dengan komposisi 4 persen dibayar oleh pemberi kerja (Pemda) dan
1 persen dibayar oleh peserta (tenaga guru).

“Jadi kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan melalui
Kas Negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa,” bebernya.

Dia menambahkan untuk mengantisipasi terkait dugaan pungli ini, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan HPH seperti Satreskrim Polres Muna untuk menindaklanjuti terkait dugaan pungli ini. Ia juga berharap kepada teman-teman media sebelum menerbitkan sebuah berita untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

“Kita kan punya hak jawab. Jadi tolong teman-teman media sebelum menerbitkan berita untuk melakukan konfirmasi kepada kami. Agar berita itu bisa berimbang,” harapnya.

Bendahara Umum Diknas Mubar, Kasmin mengungkapkan terkait dengan isu pungli ini seperti pemotongan gaji, THR dan beras ini merupakan isu yang menyesatkan. Kata dia, terkait pemotongan gaji ini, diketahui saat ini ada sistem yang mengatur yakni SIPD.

“Terkait pemotongan gaji ini, mana bisa kita mau potong semua ini yang mengatur di sistem SIPD. Jadi, apa yang keluar dari SIPD itu, sudah itulah yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank,” jelasnya.

Menurutnya, untuk melakukan sebuah pemotongan adalah hal yang boleh-boleh saja. Tetapi, ada syaratnya yakni harus ada perjanjian kerja, seperti beras ini.

“Jadi, untuk beras ini ada perjanjian kerjasama (MoU) Pemda Mubar dan Bulog. Setiap bulannya, gaji para guru dipotong untuk pengambilan beras ini dipotong sebesar Rp110 ribu,” ucapnya.

Kata dia, terkait pemotongan THR sama prosesnya dengan gaji. Lanjut dia, ini juga berdasarkan sistem SIPD dan semua bysistem.

Untuk persoalan beras yang diharuskan membayar uang keamanan Rp3 ribu ini, kata Kasmin, sesuai kesepakatan awal set

(Red)

Example 728x250
banner 325x300