LIPUTAN6SULTRA.COM.-KENDARI– Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dan karena itu pula patut melibatkan seluruh elemen masyarakat Dalam mengurangi angka Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme ( KKN ) dinegeri yang kita cintai ini.
Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi Media Pers, Dewan Pengurus Daerah,Persatuan Pewarta Warga Indonesi Sulawesi Tenggara ( DPD – PPWI Sultra) akan menyelenggarakan Aksi Unjuk Rasa di markas besar KPK-RI,
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk DPD-PPWI SULTRA, Menyuarakan Ketimpangan ketimpangan Penggunaan Anggaran APBD/APBN sejak 2018 hinga 2021 yang ada disulawesi Tenggara, Baik dari APBD/APBN kabupaten Dan Kota Maupun Provinsi
Hal tersebut berdasarkan surat terbuka Ketua DPD-PPWI Sulawesi Tenggara,” La Songo, Dalam Peryataan Persnya,”Ketua DPD PPWI-Sultra yang baru dilantik ini, Menyerukan Kepada seluruh Pengurus Besar PPWI Sulawesi Tenggara, Baik DPD Maupun DPC, Agar mempersiapkan diri dan harus ikut serta dalam agenda DPD-PPWI memperingati Hari Anti Korupsi di KPK-RI dijakarta pada tanggal 9 Desember 2021
La Songo,” menuturkan bahwa PPWI Sultra sejauh ini meski baru seumur jagung,namun secara ke anggotaan yang bergabung didalam DPD-PPWI Sultra merupakan dari orang orang yang sudah berpengalaman dalam organisasi.
,”Jadi La Songo, berharap Agar seluruh Pengurus DPD-DPC PPWI sulawesi tenggara, segera mempersiapkan data data yang selama ini dikumpulkan dan atau data data yang blunder di APH sultra, agar dalam hari anti Korupsi nanti kita akan press bersama sama,”
sebab, La Songo membeberkan bahwa ada beberapa Informasi Data Dugaan Kourpsi yang terjadi mulai dari kabupaten dan kota serta Provinsi yang dihimpun dari beberapa Anggota PPWI sultra, yang terjadi sejak dari 2018-2021.
Dalam Keteranganya La Songo Membidik Duggan Korupsi APBD/APBN dari sejak TA.2018 hingga 2021, terutama realisasi Anggaran Infrastruktur Jalan, Rehab Gedung sekolah,Gedung kantor, Pengadaan sapi, Pengadaan Alsintan, Pengadaan Alat perikanan Dan Jalan Kota dan kabupaten serta Provinsi,” kemudian Realisasi Anggaran Dana Covid 19 dari tahun 2020 – 2021, serta penyaluran Dana Desa (DD) beber La Songo
Oleh karena itu,La Songo kembali menyerukan agar kepada seluruh pengurus DPD-DPC PPWI Sultra untuk segera merampungkan data data Dugaan Korupsi yang masih belum masuk dalam kajian di dalam pengurusan,”
,”Iya sementara ini Anggota PPWI masih merampungkan data data yang akan di bawa ke KPK -RI, meski sudah ada data yang akan kami bawa nanti ke KPK, tapi masih banyak data data dari ke daerah ke pengurusan masin masing, karena itu saya himbau ke anggota agar segera merampungkan data data,sehingga bisa kita kaji bersama lalu kemudian setelah di kaji baru kita masukan dalam daftar merah catatan DPD-DPC PPWI SULTRA, tutup La songo
PENULIS : HNR ANDRI DHIAS PANGGABEAN ANARCHI
